Tegar W. Hasibuan Langkah tegas pemerintah terhadap aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mulai memicu gelombang konsekuensi hukum. Setelah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik perusahaan swasta, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri turut meluncurkan penyelidikan dugaan pelanggaran hukum di kawasan wisata alam yang terkenal dengan kekayaan biodiversitasnya ini.
Kabar pencabutan IUP tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mewakili Presiden Prabowo Subianto. Alasannya, empat perusahaan itu diduga kuat melakukan pelanggaran lingkungan, berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Selain itu, lokasi tambang terbukti berada di kawasan Geopark Raja Ampat yang ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas nasional. Keputusan ini juga dipengaruhi masukan dari pemerintah daerah setempat.
Brigjen Nunung Syaifuddin, Direktur Dittipidter Bareskrim, mengakui pihaknya tengah mengusut dugaan pelanggaran pidana terkait operasional tambang tersebut. Meski belum memberikan detail teknis penyelidikan, Nunung menegaskan prosesnya mengacu pada undang-undang yang berlaku. “Kami harus pastikan semua sesuai aturan. Jika ada indikasi pelanggaran, tentu akan diproses lebih lanjut,” ujarnya singkat.
Dalam pernyataannya, Nunung juga menyoroti dampak lingkungan yang kerap menyertai aktivitas pertambangan. Ia menegaskan bahwa reklamasi menjadi kewajiban pengusaha untuk memulihkan ekosistem pasca-eksploitasi. “Tambang pasti meninggalkan jejak kerusakan. Tapi, di sinilah pentingnya prosedur reklamasi agar alam bisa pulih. Itu tanggung jawab perusahaan,” imbuhnya.
Langkah pemerintah mencabut izin empat perusahaan ini dianggap sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, keputusan tersebut bukan serta-merta anti-investasi, melainkan bentuk komitmen menjaga warisan alam yang telah diakui dunia internasional.
Sementara itu, nasib izin tambang di Pulau Gag, salah satu lokasi tambang nikel di Raja Ampat, masih dalam tahap evaluasi. Pemerintah memastikan akan terus mengkaji aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sebelum mengambil keputusan akhir.
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi pemerintah dalam menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Di tengah tekanan global untuk meningkatkan produksi mineral strategis seperti nikel, Indonesia dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara ambisi ekonomi dan kewajiban menjaga kelestarian alam. Dengan penyelidikan yang kini berjalan, Bareskrim diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum sekaligus menjadi pembelajaran bagi industri pertambangan nasional.
Bagi sobat andi yang tertarik dengan topik seputar lingkungan, dapat membaca buku berjudul “Manajemen Lingkungan Hidup Untuk Bisnis, Teori Dan Aplikasi” melalui link dibawah ini.
Baca disini: Manajemen Lingkungan Hidup Untuk Bisnis, Teori Dan Aplikasi.