Berita mengenai kebocoran 6 juta data NPWP yang diduga dilakukan oleh hacker Bjorka kini beredar luas di media sosial. Data yang bocor ini mencakup informasi milik Presiden Joko Widodo, dua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menyikapi situasi ini, Jokowi telah menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara untuk segera mengambil langkah mitigasi demi melindungi data pribadi masyarakat.
Sri Mulyani juga meminta agar Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi celah yang menyebabkan kebocoran tersebut. Pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya, mengingatkan bahwa data yang bocor dapat disalahgunakan untuk penipuan dengan teknik social engineering, di mana pelaku berpura-pura menjadi petugas pajak untuk menipu masyarakat.
Kebocoran ini terungkap setelah Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, melaporkan adanya penjualan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor mencakup NIK, alamat, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya, yang dijual dengan harga sekitar Rp 150 juta. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerugian yang dapat dialami masyarakat jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah, sehingga tindakan cepat dan efektif sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.
Bagi sobat andi yang menyukai topik seputar hacker dan sistem pertahanan komputer, dapat membaca buku yang berjudul “Local Hacking: Teknik Menembus Pertahanan Sebuah Komputer” melalui link dibawah ini.
Baca disini: Local Hacking: Teknik Menembus Pertahanan Sebuah Komputer.