Presiden Prabowo Subianto memastikan kenaikan gaji bagi para hakim hingga mencapai 280 persen, sebuah langkah yang dianggapnya perlu untuk memperkuat sistem peradilan dan melindungi kekayaan negara dari korupsi. Pengumuman ini disampaikan saat pelantikan hakim Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis (12/6/2025), sekaligus menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk kemewahan, melainkan investasi untuk menjaga integritas penegak hukum.
Prabowo mengungkapkan, selama 18 tahun terakhir, para hakim tidak menerima kenaikan gaji. Bahkan, dalam periode itu, mereka tidak pernah mendapat penyesuaian sekecil apa pun, baik 3 persen maupun 5 persen. “Saya merasa ini masih belum cukup besar,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa kenaikan tertinggi diberikan kepada hakim golongan paling junior. “Semua hakim akan naik secara signifikan, dan saya akan terus memantau pelaksanaannya.”
Melawan Korupsi dengan Gaji yang Layak
Langkah ini, kata Prabowo, bertujuan mencegah praktik korupsi yang selama ini merugikan negara. Ia menyebut, lebih baik alokasikan anggaran untuk memastikan kesejahteraan hakim daripada biarkan uang negara “dikuras oleh oknum yang tak jelas”. Ia bahkan menegaskan, kebijakan ini juga sebagai respons atas peringatan yang kerap diabaikan oleh pelaku korupsi. “Dengan sistem peradilan yang kuat, kita akan tegakkan hukum dan tertibkan negara ini,” tegasnya.
Prabowo juga mengungkap fakta mencengangkan saat menjabat sebagai presiden: ada hakim yang masih tinggal di rumah kontrakan tanpa fasilitas rumah dinas. Untuk itu, pemerintah akan memperbaiki infrastruktur perumahan bagi para hakim sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi tersebut.
Penegakan Hukum yang Tegas
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum demi kepentingan bersama. Ia menolak mentolerir pejabat atau aparat yang menyalahgunakan jabatan, berbohong, hingga mencuri uang rakyat. “Saya tidak ingin ada yang dipermalukan, tapi banyak pejabat yang diberi amanah justru mengkhianati kepercayaan,” katanya. Ia percaya, dengan dukungan polisi, TNI, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya, Indonesia bisa dibangun menjadi negara yang disiplin dan adil.
Kenaikan gaji ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi penegakan hukum yang transparan dan tidak bisa digoyahkan. Bagi Prabowo, reformasi sistem peradilan adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berhasil, di mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan kekayaan negara terlindungi dari tindakan kriminal.
Bagi sobat andi yang tertarik dengan topik seputar etika hukum, dapat membaca buku berjudul “Etika Profesi Hukum” melalui link dibawah ini.
Baca disini: Etika Profesi Hukum.