Di era digital yang semakin masif, influencer telah menjadi pemain kunci dalam lanskap media sosial. Mereka hadir dengan beragam fokus, mulai dari gadget, kuliner, investasi, hingga kesehatan, membentuk opini dan tren di kalangan pengikutnya. Melihat besarnya pengaruh mereka, pemerintah pun menggodok wacana sertifikasi bagi para influencer. Namun, benarkah kebijakan ini diperlukan?
Wacana ini muncul dari pertimbangan bahwa seorang influencer, yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi publik, semestinya memiliki kompetensi di bidang yang ditekuninya. Namun, di balik niat tersebut, muncul kekhawatiran: apakah ini bentuk perlindungan atau justru mekanisme sensor terselubung?
Suara Publik: Dukungan dan Keraguan
Merry Amelia (30), warga Sintang, Kalimantan Barat, menyoroti pentingnya kompetensi dan tanggung jawab. Menurutnya, influencer kerap mengomentari berbagai isu, dari sosial hingga politik, tanpa benar-benar menguasai topik tersebut. “Kalau sudah siap muncul di publik dengan titel influencer, berarti mereka harus menguasai bidang yang ingin mereka tekuni,” ujarnya. Ia menekankan bahwa komentar tanpa data yang valid dapat menyesatkan pengikut. Untuk itu, ia mendukung wacana sertifikasi, seperti yang diterapkan di China, sebagai pengingat tanggung jawab agar konten tidak dibuat secara sembrono.
Pendapat serupa disampaikan Bonaventura Gradiyanto (27), karyawan swasta di Jakarta. Bona, sapaan akrabnya, membedakan antara influencer hiburan dan edukasi. Menurutnya, influencer komedi atau pencerita kehidupan sehari-hari tidak memerlukan sertifikat. Sebaliknya, influencer di bidang edukatif seperti keuangan atau kesehatan, yang keputusannya dapat berdampak luas, perlu memiliki kompetensi tersertifikasi. “Ini konteksnya untuk perlindungan konsumen, agar tidak menjerumuskan,” jelasnya. Ia juga berharap konten tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial.
Andhira A Mudzalifa (30), pekerja lepas di Blitar, sepakat bahwa sertifikasi diperlukan untuk konten yang bersinggungan dengan disiplin ilmu khusus, seperti kesehatan dan hukum. Namun, untuk konten umum atau hiburan, hal itu dianggap tidak perlu. Baginya, yang terpenting adalah etika berkomunikasi, kejelasan informasi, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami.
Perspektif dari Dalam: Tanggung Jawab di Atas Sertifikasi
Adhe Tora (32), influencer travel dan kuliner dengan pengalaman lebih dari lima tahun, menekankan pentingnya riset mendalam. Ia mencontohkan, bahkan untuk membahas destinasi wisata di Bangkok, ia mempelajari sejarah dan aturannya terlebih dahulu. “Jangan jadi content creator yang membagikan info berakhir misleading,” tegasnya.
Meski memahami tanggung jawab tersebut, Adhe berpikir bahwa tidak semua influencer perlu disertifikasi. Sertifikasi mungkin relevan untuk bidang yang memiliki dampak langsung dan sering dimonetisasi, seperti edukasi atau keuangan. Namun, untuk influencer gaya hidup, hal itu belum dirasa mendesak. “Idealnya, influencer harus tahu apa yang dia bagikan lewat kontennya dengan data fakta, walaupun misal bidangnya komedi atau kuliner,” tambahnya. Ia percaya, seorang influencer sejati sudah berada pada tahap di mana riset adalah bagian tak terpisahkan sebelum memproduksi konten.
Penutup
Wacana sertifikasi influencer memantik diskusi yang kompleks. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk memastikan akurasi informasi dan melindungi masyarakat dari konten yang menyesatkan, terutama untuk topik-topik kritis. Di sisi lain, penting untuk tidak mereduksi kreativitas dan keberagaman suara di ruang digital. Pada akhirnya, kesadaran akan tanggung jawab moral, komitmen pada riset, dan etika dalam berkomunikasi tampaknya menjadi fondasi yang tak kalah penting dari selembar sertifikat.
Bagi sobat andi yang tertarik dengan topik seputar influencer, dapat membaca buku berjudul “Menjadi Influencer di Media Sosial Cara Memulai Karier Sebagai Influencer dan Membangun Jaringan di Dunia Maya” melalui link dibawah ini.
Baca disini: Menjadi Influencer di Media Sosial Cara Memulai Karier Sebagai Influencer dan Membangun Jaringan di Dunia Maya.