Jokowi Diminta Buktikan Tudingan Agenda Politik di Balik Isu Ijazah dan Pemakzulan Gibran

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menanggapi pernyataan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ada agenda politik besar di balik kasus ijazah palsu dan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Jamiluddin, tudingan Jokowi itu kurang berdasar dan terkesan tendensius.

Jamiluddin menyampaikan dua alasan utama. Pertama, terkait isu ijazah. Dia menegaskan bahwa persoalan ini sudah muncul sejak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. “Saat itu, kekuatan politik Jokowi sangat dominan sehingga banyak elemen masyarakat yang memilih diam,” jelas Jamiluddin kepada SindoNews, Rabu (16/7/2025). Menurutnya, kelompok yang mempersoalkan ijazah – terutama Roy Suryo dan rekan-rekannya – tetap sama pasca-Jokowi lengser dan konsisten dengan keyakinannya.

“Jika ada penggelembungan kekuatan baru, mungkin bisa jadi indikasi ada agenda besar untuk merusak reputasi Jokowi. Namun faktanya, hanya kelompok masyarakat yang sama itu yang terus menyuarakan isu ini,” tegasnya. Dia menambahkan, penambahan dukungan yang ada hanya karena melihat kegigihan Roy Suryo, bukan karena kelompok ini menjadi pion kekuatan besar untuk menjatuhkan Jokowi.

Kedua, mengenai usulan pemakzulan Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI. Jamiluddin menilai usulan ini tidak beralasan didalangi kekuatan politik. Menurutnya, para purnawirawan yang umumnya sudah sepuh tidak lagi memiliki ambisi politik. “Forum Purnawirawan TNI hanya ingin bangsa dan negara berjalan dalam koridor hukum. Mereka adalah elemen masyarakat berintegritas yang sulit diperalat pihak mana pun,” ujar Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Dia yakin langkah para purnawirawan itu didasari kepedulian pada masa depan bangsa. “Sekecil apa pun hal yang dapat merusak bangsa, tentu akan mereka lawan,” imbuhnya. Oleh karena itu, Jamiluddin menyatakan sangat naif jika ada tuduhan bahwa kekuatan besar bisa menyetir mereka. “Tuduhan tanpa bukti seperti ini terkesan meremehkan integritas purnawirawan TNI.”

Jamiluddin menegaskan, sebagai mantan presiden, Jokowi seharusnya menyertakan bukti konkret jika hendak menuding ada agenda politik besar. “Tanpa bukti, Jokowi berisiko dinilai menyebarkan rumor. Hal seperti ini sangat berpotensi memecah keutuhan bangsa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan kecurigaan adanya agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Gibran, yang menurutnya ditujukan untuk menjatuhkan reputasi politik. Meski menganggap isu tersebut biasa, Jokowi menyampaikan hal itu di Solo pada Senin (14/7/2025): “Saya berperasaan kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ijazah palsu, isu pemakzulan.”

Bagi sobat andi yang tertarik dengan topik seputar politik, dapat membaca buku berjudul “Politik dan Akuntansi Keperilakuan” melalui link dibawah ini.

Baca disini: Politik dan Akuntansi Keperilakuan.