Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pertanyaan mengenai jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh presiden terpilih Prabowo Subianto sebaiknya langsung ditanyakan kepada Prabowo, karena itu merupakan hak prerogatifnya.
Ia menekankan bahwa Prabowo telah diberi mandat oleh rakyat untuk menentukan struktur kabinetnya, termasuk jumlah kementerian, dan penting untuk menghormati kewenangan tersebut.
Jokowi juga menyatakan bahwa setiap perubahan dalam struktur kementerian harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang agar efektivitas pemerintahan tetap terjaga, serta mengedepankan kepentingan rakyat dan tujuan pembangunan.
Di sisi lain, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra mengungkapkan bahwa jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi, dengan perkiraan berkisar antara 40 hingga 44.
Keputusan akhir mengenai hal ini akan diumumkan sebelum pelantikan pada 20 Oktober. Penambahan kementerian bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan janji kampanye Prabowo-Gibran.
Bagi sobat andi yang menyukai topik seputar politik, dapat membaca buku berjudul “Politik dan Akuntansi Keperilakuan” melalui link dibawah ini.
Baca disini: Politik dan Akuntansi Keperilakuan.