Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyatakan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI bukanlah hal yang mengejutkan. Ia mengungkapkan, “Sepertinya sudah menjadi takdir DPR, peringkat kepercayaan publiknya selalu lebih rendah dibandingkan lembaga-lembaga negara lainnya,” dalam wawancaranya pada Rabu, 29 Januari 2025.
Sejak era reformasi, DPR seharusnya menjadi pusat perubahan karena kewenangan besar yang dimilikinya. Lucius menjelaskan bahwa meskipun pergantian periode DPR terjadi setiap lima tahun, hal itu tidak membawa perubahan signifikan dalam citra dan kinerja lembaga. “Kinerja mereka dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selalu mendapatkan rating buruk dari publik,” ungkapnya.
Selain itu, Lucius menunjukkan bahwa faktor integritas anggota DPR dan kebijakan internal yang sering menuai kritik juga menambah antipati publik. Ia berpendapat, DPR sebagai wakil rakyat sering kali hanya menjadi jargon, mengabaikan isu-isu publik dan bersekutu dengan elite. “Setelah beberapa periode pasca-reformasi, upaya DPR untuk berubah tampak hanya sekadar mimpi,” tegasnya.
Lucius menegaskan bahwa publik menunggu perbaikan tata kelola yang dapat meningkatkan kinerja DPR. Masyarakat mengharapkan komitmen nyata dari DPR untuk melibatkan rakyat dalam setiap pembahasan regulasi.
Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR juga terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia. Survei yang dilakukan pada 16-21 Januari 2025 terhadap 1.200 responden menunjukkan bahwa DPR hanya mendapatkan tingkat kepercayaan sebesar 69 persen.
Bagi sobat andi yang tertarik dengan topik seputar audit kinerja organisasi pemerintah, dapat membaca buku berjudul “Audit Kinerja, Mendorong Peningkatan Value Organisasi Pemerintah Dalam Mewujudkan World Class Government” melalui link dibawah ini.
Baca disini: Audit Kinerja, Mendorong Peningkatan Value Organisasi Pemerintah Dalam Mewujudkan World Class Government.