Kronologi Darurat Militer di Korea Selatan: Tindakan Otoriter dan Kemunduran Demokrasi

Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Korea Selatan pada 3 Desember 2024, yang memicu kegemparan politik. Ia menuduh oposisi sebagai “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara” yang menciptakan krisis konstitusional. Keputusan ini memungkinkan penangkapan tanpa surat perintah dan pembatasan kebebasan berkumpul.

Deklarasi tersebut memicu protes besar-besaran di luar gedung Majelis Nasional, di mana ratusan demonstran menyerukan pencabutan darurat militer. Partai Demokrat, oposisi utama, menggelar sidang darurat, dengan ketua Lee Jae-myung memperingatkan bahwa negara akan dikuasai militer.

Bahkan pimpinan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin Yoon juga menolak langkah ini. Setelah tekanan dari parlemen dan protes, Yoon mencabut darurat militer pada Rabu pagi, disambut sorak-sorai oleh demonstran.

Pemerintah AS menyatakan lega atas pencabutan tersebut, namun banyak kritik muncul terhadap Yoon, yang dianggap melakukan tindakan otoriter. Reputasi demokrasi Korea Selatan kini dipertanyakan, dan langkah Yoon memperburuk hubungan dengan oposisi serta memicu krisis kepercayaan. Situasi ini menandai tantangan besar bagi demokrasi Korea Selatan sejak 1980-an.

Bagi sobat andi yang tertarik dengan topik seputar kebijakan publik, dapat membaca buku berjudul “AUDIT KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK” melalui link dibawah ini.

Baca disini: AUDIT KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK.