Gelombang keresahan melanda media sosial pekan ini. Sebuah seruan viral mendesak masyarakat menarik dana dari bank-bank BUMN—seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN—sebagai bentuk protes terhadap pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Isu ini memicu debat panas: benarkah Danantara berpotensi menjadi “1MDB versi Indonesia”?
Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, tampil sebagai penyanggah. Dalam Indonesia Economic Summit 2025 (18/2), ia menegaskan: “Danantara adalah terobosan strategis untuk efisiensi BUMN.”
Badan ini, menurutnya, dirancang mengelola dana hasil penghematan anggaran pemerintah dan dividen BUMN secara transparan. “Mereka akan membentuk joint venture agar BUMN lebih kompetitif,” tegasnya.
Kekhawatiran publik muncul setelah Danantara disebutkan berwenang mengontrol aset strategis—dari pelabuhan Tanjung Priok hingga bandara. Luhut membantah skenario penyalahgunaan dana: “Manajemen Danantara diisi profesional pilihan Presiden Prabowo. Sistem pengawasannya ketat.”
Meski begitu, ia mengakui proses ini tak instan. “Berikan waktu 1-2 tahun untuk konsolidasi. Investor asing pun kami minta percaya,” imbau mantan Menko Marves ini. Pesannya jelas: Danantara bukan skema cepat saji, melainkan grand design modernisasi BUMN.
Di balik polemik, terselip pertanyaan kritis: akankah Danantara menjadi solusi defisit anggaran, atau sekadar tambahan beban birokrasi? Jawabannya masih menggantung, menunggu bukti kinerja di lapangan.
Bagi sobat andi yang tertarik dengan topik seputar investasi, dapat membaca buku berjudul “MANAJEMEN RISIKO dan INVESTASI : sebagai INDIKATOR KETIDAKPASTIAN INVESTASI untuk MITIGASI RISIKO” melalui link dibawah ini.
Baca disini: MANAJEMEN RISIKO dan INVESTASI : sebagai INDIKATOR KETIDAKPASTIAN INVESTASI untuk MITIGASI RISIKO.