Nasib Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai dipertanyakan seiring dengan dua perkembangan terbaru: kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan perpindahan Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa wacana perubahan status Kementerian BUMN tengah dibahas. Hal ini menyusul surat presiden yang telah disampaikan kepada DPR RI mengenai revisi Undang-Undang (UU) BUMN.
“Ada kemungkinan kementeriannya akan kita turunkan statusnya menjadi badan. Kemungkinan seperti itu ada,” ujar Prasetyo di Kompleks DPR RI, Selasa (23/9), seperti dikutip dari Antara.
Pergeseran Peran: Dari Operator ke Regulator
Prasetyo menjelaskan bahwa alasan di balik wacana ini adalah perubahan peran. Sebagian besar fungsi operasional BUMN kini telah diambil alih oleh Danantara. Dengan demikian, peran Kementerian BUMN lebih banyak bergeser ke arah regulator.
Meski begitu, kepastian mengenai perubahan nama maupun status lembaga ini masih menunggu hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN di Komisi VI DPR RI. Pemerintah juga masih mempertimbangkan berbagai implikasi dari perubahan ini, termasuk dampaknya terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini bertugas di kementerian tersebut.
“Jika ada konsekuensi atau implikasi, misalnya terhadap ASN yang sudah berdinas di Kementerian BUMN, itu semua sedang kami pikirkan,” jelas Prasetyo.
Menunggu Kepastian dari Pembahasan RUU
Pemerintah mendorong agar proses pembahasan RUU BUMN dapat diselesaikan dengan cepat. Prasetyo menyampaikan harapannya agar pembahasan bisa tuntas sebelum masa reses DPR.
“Kita berharap bisa lebih cepat. Jika bisa selesai minggu ini, ya kenapa tidak? Jika bisa diselesaikan sebelum reses, akan kita upayakan,” pungkasnya.
Dengan demikian, masa depan bentuk kelembagaan pengelola BUMN masih berada di meja perundingan. Semua pihak kini menanti hasil pembahasan di DPR yang akan menentukan apakah Kementerian BUMN benar-benar akan berubah wujud.
Bagi sobat andi yang tertarik dengan topik seputar kebijakan publik, dapat membaca buku berjudul “AUDIT KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK” melalui link dibawah ini.
Baca disini: AUDIT KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK.