Tegar W. Hasibuan Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) yang merasa tersinggung dengan pernyataan-pernyataannya sebelumnya. Permintaan maaf ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, pada Senin (3/11/2025).
Namun, di balik permintaan maafnya, Purbaya tetap bersikukuh pada pesan intinya. Dengan tegas ia menyampaikan, “Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi yang benar lah, habiskan tuh duit!”
Pernyataan tegas ini bukan tanpa alasan. Menjelang kuartal IV tahun 2025, masih ditemui banyaknya anggaran belanja yang menganggur dan belum direalisasikan. Data terbaru dari laporan APBN KiTa per September 2025 memperlihatkan angka yang mencengangkan: belanja K/L yang belum terserap mencapai Rp 474,7 triliun.
Safari Anggaran untuk Dongkrak Ekonomi
Beberapa waktu terakhir, Purbaya aktif melakukan what he calls a “safari anggaran”, dengan mengunjungi sejumlah kementerian dan lembaga yang catatan penyerapan anggarannya dinilai lambat. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk intervensi kebijakan.
“Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka. Tanya, ‘Program Anda apa? Habiskan uangnya. Apa yang bisa saya bantu?’ Kenapa? Kalau tidak, uangnya hanya menganggur,” ujar Purbaya menjelaskan pendekatannya.
Kunjungan ini, menurutnya, adalah upaya proaktif untuk membantu memecahkan masalah bersama. Ada dua dampak buruk utama dari anggaran yang mengendap: pertama, negara tetap harus membayar bunga untuk uang yang tidak dipakai, dan kedua, perekonomian yang sedang membutuhkan dorongan justru tidak mendapatkan stimulus yang seharusnya.
Teguran dan Ancaman Realokasi
Sebelumnya, pada konferensi pers APBN Kita di Jakarta (14/10/2025), Purbaya sudah memberikan sinyal keras. Ia memberikan batas waktu hingga akhir Oktober bagi K/L untuk menyiapkan program guna menyerap sisa anggaran.
“Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau tidak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka tidak bisa belanja,” tegasnya.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Kemenkeu untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara bekerja optimal bagi perekonomian. Purbaya juga menambahkan bahwa pemerintah belum melakukan ekspansi fiskal tahun ini dan rencananya tahun depan masih akan sangat terbatas, dengan tetap mempertahankan rasio defisit PDB di bawah 3%.
“Kita tetap menjalankan kebijakan yang perlu. Dan yang kami lakukan adalah memastikan dana-dana yang ada dipakai secara optimal. Kami juga memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Purbaya berharap tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik antara kebijakan fiskal pusat dan realisasi belanja di daerah serta kementerian.
Bagi sobat andi yang tertarik dengan topik seputar keuangan daerah, dapat membaca buku berjudul “Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Terbaru” melalui link dibawah ini.
Baca disini: Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Terbaru.