Tegar W. Hasibuan Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, seperti Sakti Wahyu Trenggono (Kelautan) dan Budi Gunadi Sadikin (Kesehatan), menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo pada 11 April 2025, saat Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Timur Tengah. Pertemuan yang diklaim sebagai silaturahmi Lebaran ini juga diikuti menteri lain, termasuk Sri Mulyani dan Bahlil Lahadalia. Meski para menteri menegaskan tujuan kunjungan adalah halalbihalal, isu matahari kembar—dualisme kepemimpinan—pun mencuat, terutama karena pertemuan terjadi di jam kerja.
Anggota DPR bereaksi beragam. Mardani Ali Sera (PKS) mengkritik kunjungan sebagai potensi konflik loyalitas, menegaskan menteri harus izin Prabowo. Sementara Puan Maharani (PDIP) menilai silaturahmi Lebaran wajar, tapi menegaskan “presiden saat ini Prabowo”. Jazilul Fawaid (PKB) meminta publik tak mempolitisasi halalbihalal dan menegaskan konstitusi tak mengenal matahari kembar, hanya presiden dan wakilnya.
Kunjungan ini memicu pertanyaan tentang loyalitas menteri kepada Prabowo, terutama karena Jokowi masih memiliki pengaruh politik. Meski Prabowo disebut tak mempermasalahkan, isu dualisme menguji soliditas kabinet. Konstitusi memastikan hanya ada satu kepemimpinan, tetapi menteri harus membuktikan bahwa silaturahmi tak mengganggu agenda kerja pemerintah. Kontroversi ini menjadi batu loncatan bagi stabilitas politik era Prabowo.
Bagi sobat andi yang tertarik dengan topik seputar politik, dapat membaca buku berjudul “Politik dan Akuntansi Keperilakuan” melalui link dibawah ini.
Baca disini: Politik dan Akuntansi Keperilakuan.