Stop Perkawinan Anak, Bersama Selamatkan Generasi Muda Indonesia

Praktik perkawinan anak di Indonesia patut menjadi perhatian dan prioritas bagi pemerintah dan masyarakat, karena telah menimbulkan dampak yang sangat masif bagi banyak generasi muda di Indonesia. Anak yang menikah sebelum waktu yang dianjurkan, memiliki kesulitan dalam mengenyam pendidikan, beresiko mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, memiliki resiko persoalan kemiskinan, masalah kesehatan, dan dampak-dampak buruk lainnya.

Data dari Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengatakan bahwa 1 dari 9 perempuan yang saat ini berumur 20-24 tahun, memutuskan untuk menikah sebelum usia 18 tahun dengan jumlah sekitar 11% pada tahun 2018. Menko PMK juga menyebutkan bahwa perkawainan anak di Indonesia memiliki peringkat ke-8 tertinggi di dunia pada tahun 2022.

Perkawinan anak merupakan praktik yang dapat mengancam masa depan anak dan merenggut seluruh hak anak, selain itu perkawinan anak merupakan bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dari anak itu sendiri.

Dilihat dari aspek geografis, budaya perkawinan anak lebih banyak terjadi pada anak perempuan yang tinggal di pedesaan dibandingkan dengan anak perempuan yang tinggal di perkotaan. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak atau dispensasi kawin dari pemerintah sebagai berikut:

1. Keadaan Mendesak
   Seperti anak perempuan yang telah hamil, menjalankan norma adat budaya, menjalankan norma agama untuk menghindari zina, dll
2. Pemahaman Hak Seksual
   Program pemahaman hak seksual dan pengetahuan kesehatan reproduksi yang belum merata membuat para remaja tidak memiliki pertimbangan untuk menikah di bawah usia yang dianjurkan.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan tidak akan dapat bekerja sendirian, maka diperlukan dukungan dari seluruh kalangan masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di lingkungan kita masing-masing. (chg)