Tegar W. Hasibuan Sebuah survei nasional terbaru mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai angka yang cukup tinggi, yakni 78%. Temuan ini dirilis oleh Indonesian Social Survey (ISS) dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Kamis, yang mengangkat tema kualitas hidup manusia Indonesia menyambut 80 tahun kemerdekaan.
Direktur Eksekutif ISS, Whinda Yustisia, memaparkan bahwa secara umum, masyarakat merasa cukup bahagia, sehat, aman, dan memiliki kepercayaan yang tinggi baik terhadap sesama maupun lembaga negara. “Namun, aspek ekonomi rumah tangga masih menjadi tantangan terbesar yang kita hadapi bersama,” tambah Whinda.
Survei yang dilakukan pada Juli 2025 terhadap 2.200 responden dari 38 provinsi ini mengukur tujuh pilar utama kualitas hidup. Indeks kualitas hidup nasional secara keseluruhan berada di angka 65 dari 100 yang tergolong “cukup baik”. Aspek-aspek seperti kesehatan (70,1), keamanan (72,3), dan kepercayaan sosial & institusi (70,2) mencetak skor yang positif. Namun, kesejahteraan ekonomi (42,6) mencatatkan skor terendah, menunjukkan bahwa tekanan finansial masih dirasakan oleh banyak keluarga.
Paradoks Kepuasan: Kepercayaan dan Layanan Dasar Jadi Kunci
Yang menarik, meski kesejahteraan ekonomi menjadi catatan tersendiri, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah justru tinggi. ISS menemukan bahwa kepuasan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi.
Dari 39 indikator yang diteliti, hanya delapan yang signifikan memengaruhi kepuasan terhadap pemerintah. Faktor-faktor kuncinya antara lain adalah kepuasan hidup secara umum, ketersediaan fasilitas pendidikan, rasa aman, serta kepercayaan yang tinggi terhadap Presiden (90,9%), Wakil Presiden, menteri, TNI, dan proses demokrasi. Kepercayaan terhadap Presiden bahkan disebut sebagai yang tertinggi sejak era reformasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jadi Sorotan
Salah satu program pemerintah yang mendapat apresiasi luas adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data survei menunjukkan program ini memiliki impak yang kuat dalam memori publik: 67% responden mengingatnya secara spontan, 89% mengenal programnya, dan 82% menilainya bermanfaat.
Meski demikian, sebagian masyarakat berpendapat bahwa manfaat MBG masih terbatas dan belum sepenuhnya meringankan beban ekonomi keluarga.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal, yang hadir dalam diskusi, menjelaskan bahwa MBG dirancang sebagai intervensi utama untuk meningkatkan kualitas hidup, khususnya dari sisi pengeluaran.
“Program ini mungkin tidak menambah pendapatan langsung seperti bantuan tunai, tetapi MBG efektif membantu mengurangi beban belanja harian. Sebagai contoh, sebuah keluarga dengan dua anak sekolah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp600.000 per bulan,” jelas Fithra.
Hingga Agustus 2025, program MBG telah menjangkau 12 hingga 20 juta penerima manfaat dan menyerap sekitar 290 ribu tenaga kerja. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan, yang mencakup renovasi ribuan sekolah dan madrasah serta peningkatan kualitas guru.
Fithra menekankan bahwa investasi dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pilar fundamental untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Pertumbuhan industri akan sia-sia jika masyarakat tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Pembangunan harus mempersiapkan manusia Indonesia agar siap menghadapi era society 5.0,” pungkasnya.
Survei ini memberikan gambaran optimis sekaligus pengingat bahwa meski kepercayaan dan kepuasan terhadap pemerintah tinggi, pekerjaan rumah di sektor ekonomi masih membutuhkan perhatian dan kerja keras semua pihak.
Bagi sobat andi yang tertarik dengan topik seputar era society 5.0, dapat membaca buku berjudul “Best Practices Pengelolaan SDM Indonesia Era Society 5.0” melalui link dibawah ini.
Baca disini: Best Practices Pengelolaan SDM Indonesia Era Society 5.0.