Tingginya Angka Golput di Jakarta: Apakah Endorsement Prabowo-Jokowi hingga Anies Efektif?

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 diwarnai oleh tingginya angka golongan putih (golput), meskipun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur didukung oleh tokoh-tokoh besar. Golput merujuk pada orang-orang yang memilih untuk tidak memberikan suara, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah teknis dan ketidakpuasan terhadap kandidat.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka mendukung pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono. Sementara itu, mantan Gubernur Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno dari PDI-P. Peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, menyatakan bahwa tokoh-tokoh tersebut masih memiliki pengaruh dalam menentukan pilihan warga Jakarta.

Namun, meski dukungan tersebut, partisipasi pemilih hanya mencapai 69,57%, dengan sekitar 30% masyarakat diperkirakan golput. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas endorsement. Peneliti Senior Indikator, Hendro Prasetyo, menekankan bahwa pengaruh endorsement sangat bergantung pada wilayah dan tingkat pengaruh tokoh yang memberikan dukungan. Jokowi memiliki kekuatan besar di Jawa Tengah, tetapi pengaruhnya di Jakarta berbeda.

Strategi lain, seperti pemberian sembako, terbukti lebih menarik bagi pemilih, meski tindakan ini dilarang. Bazar sembako murah juga menjadi kegiatan yang diminati. Tingginya angka golput menunjukkan bahwa endorsement tidak cukup tanpa pendekatan yang lebih personal dan lokal. Pilkada Jakarta 2024 mengajarkan bahwa membangun kepercayaan pemilih memerlukan lebih dari sekadar dukungan simbolis.

Bagi sobat andi yang tertarik dengan topik seputar pilkada, dapat membaca buku berjudul “POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA Kajian Terkait Penegakan Konstitusi untuk Menemukan Konsep yang Ideal tentang Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Daerah di Indonesia” melalui link dibawah ini.

Baca disini: POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA Kajian Terkait Penegakan Konstitusi untuk Menemukan Konsep yang Ideal tentang Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Daerah di Indonesia.