Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya perbaikan komunikasi publik kepada jajarannya guna menghindari narasi yang menyesatkan. Arahan ini disampaikan saat Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/3/2025).
“Presiden ingin informasi disampaikan utuh agar rakyat tidak terpengaruh opini negatif yang tidak berdasar,” ujar Sudaryono, politikus Gerindra, usai pertemuan. Ia mencontohkan program swasembada beras dan harga gabah yang stabil sebagai pencapaian yang perlu digaungkan, terutama di tengah krisis pangan global.
Meski menjamin kebebasan berekspresi, Sudaryono menekankan pemerintah tetap berhak meluruskan kritik dengan menyajikan fakta program kerja. Ia membantah permintaan Prabowo terkait komunikasi dipicu blunder pejabat sebelumnya. Sebagai contoh, ia menyoroti kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi ojek online (ojol) sebagai bentuk kepedulian pemerintah.
Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keras pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terkait teror kepala babi di kantor Tempo. Pernyataan Hasan yang dianggap arogan dan nir-empati dinilai melanggar prinsip kebebasan pers. “Pemerintah seolah mendukung teror tersebut, alih-alih menunjukkan keprihatinan,” tegas koalisi dalam pernyataan resmi (22/3/2025).
Dinamika ini mencerminkan tantangan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara transparansi dan respons kritis di era informasi yang cepat.
Bagi sobat andi yang tertarik dengan topik seputar kepemimpinan, dapat membaca buku berjudul “STRATEGIC LEADERSHIP COMMUNICATION : 7 Komunikasi Kepemimpinan Strategis untuk Kepemimpinan Efektif di Segala Keadaan” melalui link dibawah ini.
Baca disini: STRATEGIC LEADERSHIP COMMUNICATION : 7 Komunikasi Kepemimpinan Strategis untuk Kepemimpinan Efektif di Segala Keadaan.